Selasa, 26 April 2011

Kepangkatan




TNI-AD
1
JENDERAL TNIJENDERAL TNI
2
LETJEN TNILETNAN JENDERAL TNI
3
MAYJEN TNIMAYOR JENDERAL TNI
4
BRIGJEN TNIBRIGADIR JENDERAL TNI
5
KOLKOLONEL
6
LETKOLLETNAN KOLONEL
7
MAYMAYOR
8
KAPTKAPTEN
9
LETTULETNAN SATU
10
LETDALETNAN DUA
11
PELTUPEMBANTU LETNAN SATU
12
PELDAPEMBANTU LETNAN DUA
13
SERMASERSAN MAYOR
14
SERKASERSAN KEPALA
15
SERTUSERSAN SATU
16
SERDASERSAN DUA
17
KOPKAKOPRAL KEPALA
18
KOPTUKOPRAL SATU
19
KOPDAKOPRAL DUA
20
PRAKAPRAJURIT KEPALA
21
PRATUPRAJURIT SATU
22
PRADAPRAJURIT DUA

TNI-AL
1
LAKSAMANA TNILAKSAMANA TNI
2
LAKSDYA TNILAKSAMANA MADYA TNI
3
LAKSDA TNILAKSAMANA MUDA TNI
4
LAKSMA TNILAKSAMANA PERTAMA TNI
5
KOLKOLONEL
6
LETKOLLETNAN KOLONEL
7
MAYMAYOR
8
KAPTKAPTEN
9
LETTULETNAN SATU
10
LETDALETNAN DUA
11
PELTUPEMBANTU LETNAN SATU
12
PELDAPEMBANTU LETNAN DUA
13
SERMASERSAN MAYOR
14
SERKASERSAN KEPALA
15
SERTUSERSAN SATU
16
SERDASERSAN DUA
17
KOPKAKOPRAL KEPALA
18
KOPTUKOPRAL SATU
19
KOPDAKOPRAL DUA
20
KLKKELASI KEPALA
21
KLSKELASI SATU
22
KLDKELASI DUA

TNI-AL MARINIR
1
JENDERAL TNI (MAR)JENDERAL TNI (MARINIR)
2
LETJEN TNI (MAR)LETNAN JENDERAL TNI (MARINIR)
3
MAYJEN TNI (MAR)MAYOR JENDERAL TNI (MARINIR)
4
BRIGJEN TNI (MAR)BRIGADIR JENDERAL TNI (MARINIR)
5
KOL (MAR)KOLONEL (MARINIR)
6
LETKOL (MAR)LETNAN KOLONEL (MARINIR)
7
MAY (MAR)MAYOR (MARINIR)
8
KAPT (MAR)KAPTEN (MARINIR)
9
LETTU (MAR)LETNAN SATU (MARINIR)
10
LETDA (MAR)LETNAN DUA (MARINIR)
11
PELTUPEMBANTU LETNAN SATU
12
PELDAPEMBANTU LETNAN DUA
13
SERMASERSAN MAYOR
14
SERKASERSAN KEPALA
15
SERTUSERSAN SATU
16
SERDASERSAN DUA
17
KOPKAKOPRAL KEPALA
18
KOPTUKOPRAL SATU
19
KOPDAKOPRAL DUA
20
PRAKAPRAJURIT KEPALA
21
PRATUPRAJURIT SATU
22
PRADAPRAJURIT DUA

TNI-AU
1
MARSEKAL TNIMARSEKAL TNI
2
MARSDYA TNIMARSEKAL MADYA TNI
3
MARSDA TNIMARSEKAL MUDA TNI
4
MARSMA TNIMARSEKAL PERTAMA TNI
5
KOLKOLONEL
6
LETKOLLETNAN KOLONEL
7
MAYMAYOR
8
KAPTKAPTEN
9
LETTULETNAN SATU
10
LETDALETNAN DUA
11
PELTUPEMBANTU LETNAN SATU
12
PELDAPEMBANTU LETNAN DUA
13
SERMASERSAN MAYOR
14
SERKASERSAN KEPALA
15
SERTUSERSAN SATU
16
SERDASERSAN DUA
17
KOPKAKOPRAL KEPALA
18
KOPTUKOPRAL SATU
19
KOPDAKOPRAL DUA
20
PRAKAPRAJURIT KEPALA
21
PRATUPRAJURIT SATU
22
PRADAPRAJURIT DUA

TNI AU

1
MABES TNI-AUMARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA
2
ITJEN AUINSPEKTORAT JENDERAL DAN PERBENDAHARAAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
3
SAHLI KASAUSTAF AHLI KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
4
S U A USTAF UMUM TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA
5
SPAM AUSTAF PENGAMANAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA
6
SOPS AUSTAF OPERASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA
7
SPERS AUSTAF PERSONIL TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA
8
SLOG AUSTAF LOGISTIK TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA
9
SPRI KASAUSTAF PRIBADI KEPALA STAF
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
10
PUSKODAL AUPUSAT KOMANDO DAN PENGENDALIAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
11
DISADA AUDINAS PENGADAAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA
12
DISFASKONDINAS FASILITAS DAN KONSTRUKSI
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
13
DISAERO AUDINAS AERONAUTIKA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA
14
DISBANG OPS AUDINAS PENGEMBANGAN OPERASI UDARA
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
15
DISDIK AUDINAS PENDIDIKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA
16
DISINFOLAHTA AUDINAS INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
17
DISKES AUDINAS KESEHATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA
18
DISKOMLEK AUDINAS KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
19
DISKU AUDINAS KEUANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA
20
DISKUM AUDINAS HUKUM TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA
21
DISLAMBANGJA AUDINAS KESELAMATAN TERBANG DAN KERJA
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
22
DISLITBANG AUDINAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
23
DISMAT AUDINAS MATERIL TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA
24
DISMINPERS AUDINAS ADMINISTRASI PERSONIL TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
25
DISPAMSAN AUDINAS PENGAMANAN DAN SANDI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
26
DISPEN AUDINAS PENERANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA
27
DISPOTDIRGADINAS PEMBINAAN POTENSI DIRGANTARA
28
DISPROV AUDINAS PROVOST TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA
29
DISSURPOTRUD AUDINAS SURVEI DAN PEMOTRETAN UDARA
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
30
DISWATPERS AUDINAS PERAWATAN PERSONIL TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
31
KOTAMAFUNG AUKOMANDO UTAMA FUNGSIONAL TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
32
KODIK AUKOMANDO PENDIDIKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
33
KOHARMAT AUKOMANDO PEMELIHARAAN MATERIL
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
34
KOTAMABIN AUKOMANDO UTAMA PEMBINAAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
35
KORPASKHAS AUKORPS PASUKAN KHAS TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
36
KOTAMABIN OPS AUKOMANDO UTAMA PEMBINAAN & OPERASIONAL
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
37
KOOPS AU IKOMANDO OPERASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA I
38
KOOPS AU IIKOMANDO OPERASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA II
39
LANUMAPANGKALAN UDARA UTAMA
40
LANUDPANGKALAN UDARA
41
SESKO AUSEKOLAH STAF DAN KOMANDO TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
42
A A UAKADEMI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
43
SETUM AUSEKRETARIAT UMUM TENTARA NASIONAL INDONESI
ANGKATAN UDARA
44
DENMA MABES AUDETASEMEN MARKAS
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA

TNI AL

1
MABES TNI-ALMARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT
2
ITJEN ALINSPEKTORAT JENDERAL & PERBENDAHARAAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
3
SAHLI KASALSTAF AHLI KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
4
SPAMALSTAF UMUM PENGAMANAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
5
SOPS ALSTAF UMUM OPERASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT
6
SPERS ALSTAF UMUM PERSONIL TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT
7
SLOG ALSTAF UMUM LOGISTIK TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT
8
SPRI KASALSTAF PRIBADI KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
9
PUSKODALPUSAT KOMANDO DAN PENGENDALIAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
10
DISADALDINAS PENGADAAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT
11
DISBEKALDINAS PEMBEKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT
12
DISDIKALDINAS PENDIDIKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT
13
DISFASLANALDINAS FASILITAS PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
14
DISHIDROSDINAS HIDRO OSEANOGRAFI
15
DISINFOLAHTALDINAS INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
16
DISKES ALDINAS KESEHATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT
17
DISKOMLEK ALDINAS KOMUNIKASI DAN PEPERANGAN ELEKTRONIKA
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
18
DISKU ALDINAS KEUANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT
19
DISKUM ALDINAS HUKUM TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT
20
DISLITBANG ALDINAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
21
DISLAIK MATALDINAS KELAIKAN MATERIL TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
22
DISMATALDINAS MATERIL TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT
23
DISMINPER ALDINAS ADMINISTRASI PERSONIL
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
24
DISPAM ALDINAS PENGAMANAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT
25
DISPEN ALDINAS PENERANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT
26
DISPENERBALDINAS PENERBANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT
27
DISPOTMARDINAS PEMBINAAN POTENSI MARITIM
28
DISPROVALDINAS PROVOST TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT
29
DISSENLEKALDINAS MATERIL SENJATA DAN ELEKTRONIKA
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
30
DISWATPERS ALDINAS PERAWATAN PERSONIL
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
31
KOTAMAFUNG TNI-ALKOMANDO UTAMA FUNGSIONAL
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
32
KODIK ALKOMANDO PENDIDIKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
33
KOTAMA BIN TNI-ALKOMANDO UTAMA PEMBINAAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
34
KORMARKORPS MARINIR
35
KOTAMA BIN OPS ALKOMANDO UTAMA PEMBINAAN DAN OPERASIONAL
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
36
KOARMABARKOMANDO ARMADA KAWASAN BARAT
37
KOARMATIMKOMANDO ARMADA KAWASAN TIMUR
38
GUSPURLAGUGUS TEMPUR LAUT
39
GUSKAMLAGUGUS KEAMANAN LAUT
40
LANTAMALPANGKALAN UTAMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT
41
LANALPANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
42
SIONALSTASIUN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
43
KOLINLAMILKOMANDO LINTAS LAUT MILITER
44
SESKO ALSEKOLAH STAF DAN KOMANDO
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
45
A A LAKADEMI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
46
SETUM ALSEKRETARIAT UMUM TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT
47
DENMA MABES ALDETASEMEN MARKAS
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

MABES TNI

Sejarah TNI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer international, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesyahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, disamping TNI menata dirinya, pada waktu yang bersamaan harus pula menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan-rongrongan baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer. Rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI dibawah pengaruh mereka melalui “Pepolit, Biro Perjuangan, dan TNI-Masyarakat:. Sedangkan tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam (DI) di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern.

Sadar akan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda, maka bangsa Indonesia melaksanakan Perang Rakyat Semesta dimana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat.

Sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), pada akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada bulan Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara kesatuan. APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI (APRI).

Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950-1959, mempengaruhi kehidupan TNI. Campur tangan politisi yang terlalu jauh dalam masalah intern TNI mendorong terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengakibatkan adanya keretakan di lingkungan TNI AD. Di sisi lain, campur tangan itu mendorong TNI untuk terjun dalam kegiatan politik dengan mendirikan partai politik yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) yang ikut sebagai kontestan dalam Pemilihan Umum tahun 1955.

Periode yang juga disebut Periode Demokrasi Liberal ini diwarnai pula oleh berbagai pemberontakan dalam negeri. Pada tahun 1950 sebagian bekas anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung (pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil/APRA), di Makassar Pemberontakan Andi Azis, dan di Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Sementara itu, DI TII Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh. Pada tahun 1958 Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) melakukan pemberontakan di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang membahayakan integritas nasional. Semua pemberontakan itu dapat ditumpas oleh TNI bersama kekuatan komponen bangsa lainnya.

Upaya menyatukan organisasi angkatan perang dan Kepolisian Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republika Indonesia (ABRI) pada tahun 1962 merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade tahun enampuluhan.

Menyatunya kekuatan Angkatan Bersenjata di bawah satu komando, diharapkan dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya, serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan kelompok politik tertentu. Namun hal tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama dari Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai bagian dari komunisme internasional yang senantiasa gigih berupaya menanamkan pengaruhnya ke dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia termasuk ke dalam tubuh ABRI melalui penyusupan dan pembinaan khusus, serta memanfaatkan pengaruh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI untuk kepentingan politiknya.

Upaya PKI makin gencar dan memuncak melalui kudeta terhadap pemerintah yang syah oleh G30S/PKI, mengakibatkan bangsa Indonesia saat itu dalam situasi yang sangat kritis. Dalam kondisi tersebut TNI berhasil mengatasi situasi kritis menggagalkan kudeta serta menumpas kekuatan pendukungnya bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan masyarakat bahkan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam situasi yang serba chaos itu, ABRI melaksanakan tugasnya sebagai kekuatan hankam dan sebagai kekuatan sospol. Sebagai alat kekuatan hankam, ABRI menumpas pemberontak PKI dan sisa-sisanya. Sebagai kekuatan sospol ABRI mendorong terciptanya tatanan politik baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen. 

Sementara itu, ABRI tetap melakukan pembenahan diri dengan cara memantapkan integrasi internal. Langkah pertama adalah mengintegrasikan doktrin yang akhirnya melahirkan doktrin ABRI Catur Dharma Eka Karma (Cadek). Doktrin ini berimplikasi kepada reorganisasi ABRI serta pendidikan dan latihan gabungan antara Angkatan dan Polri. Disisi lain, ABRI juga melakukan integrasi eksternal dalam bentuk kemanunggalan ABRI dengan rakyat yang diaplikasikan melalui program ABRI Masuk Desa (AMD).

Peran, Fungsi dan Tugas TNI (dulu ABRI) juga mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 34 tahun 2004. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud di atas, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok itu dibagi 2(dua) yaitu: operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Operasi militer selain perang meliputi operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue) serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Sementara dalam bidang reformasi internal, TNI sampai saat ini masih terus melaksanakan reformasi internalnya sesuai dengan tuntutan reformasi nasional. TNI tetap pada komitmennya menjaga agar reformasi internal dapat mencapai sasaran yang diinginkan dalam mewujudkan Indonesia baru yang lebih baik dimasa yang akan datang dalam bingkai tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, sejak tahun 1998 sebenarnya secara internal TNI telah melakukan berbagai perubahan yang cukup signifikan, antara lain:

Pertama, merumuskan paradigma baru peran ABRI Abad XXI; kedua, merumuskan paradigma baru peran TNI yang lebih menjangkau ke masa depan, sebagai aktualisasi atas paradigma baru peran ABRI Abad XXI; ketiga; pemisahan Polri dari ABRI yang telah menjadi keputusan Pimpinan ABRI mulai 1-4-1999 sebagai Transformasi Awal; keempat, penghapusan Kekaryaan ABRI melalui keputusan pensiun atau alih status. (Kep: 03/)/II/1999); kelima, penghapusan Wansospolpus dan Wansospolda/Wansospolda Tk-I; keenam, penyusutan jumlah anggota F.TNI/Polri di DPR RI dan DPRD I dan II dalam rangka penghapusan fungsi sosial politik; ketujuh; TNI tidak lagi terlibat dalam Politik Praktis/day to day Politics; kedelapan, pemutusan hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan semua parpol yang ada; kesembilan, komitmen dan konsistensi netralitas TNI dalam Pemilu; kesepuluh, penataan hubungan TNI dengan KBT (Keluarga Besar TNI); kesebelas, revisi Doktrin TNI disesuaikan dengan Reformasi dan Peran ABRI Abad XXI; keduabelas, perubahan Staf Sospol menjadi Staf Komsos; ketigabelas, perubahan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) menjadi Kepala Staf Teritorial (Kaster); keempatbelas, penghapusan Sospoldam, Babinkardam, Sospolrem dan Sospoldim; kelimabelas, likuidasi Staf Syawan ABRI, Staf Kamtibmas ABRI dan Babinkar ABRI; keenambelas, penerapan akuntabilitas public terhadap Yayasan-yayasan milik TNI/Badan Usaha Militer; ketujuhbelas, likuidasi Organisasi Wakil Panglima TNI; kedelapanbelas, penghapusan Bakorstanas dan Bakorstanasda; kesembilanbelas, penegasan calon KDH dari TNI sudah harus pensiun sejak tahap penyaringan; keduapuluh, penghapusan Posko Kewaspadaan; keduapuluhsatu, pencabutan materi Sospol ABRI dari kurikulum pendidikan TNI; keduapuluhdua, likuidasi Organisasi Kaster TNI; keduapuluhtiga, likuidasi Staf Komunikasi Sosial (Skomsos) TNI sesuai SKEP Panglima TNI No.21/ VI/ 2005; keduapuluh empat, berlakunya doktrinTNI “Tri Dharma Eka Karma (Tridek) menggantikan “Catur Dharma Eka Karma (Cadek) sesuai Keputusan Panglima TNI nomor Kep/2/I/2007 tanggal 12 Januari 2007.
Sebagai alat pertahanan negara, TNI berkomitmen untuk terus melanjutkan reformasi internal TNI seiring dengan tuntutan reformasi dan keputusan politik negara.

TNI AD

1
MABES TNI-ADMARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN DARAT
2
ITJEN ADINSPEKTORAT JENDERAL TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
3
S U A DSTAF UMUM TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN DARAT
4
SPAM ADSTAF UMUM PENGAMANAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
5
SOPS ADSTAF UMUM OPERASI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
6
SPERS ADSTAF UMUM PERSONIL TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
7
SLOG ADSTAF UMUM LOGISTIK TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
8
STER ADSTAF UMUM TERITORIAL TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
9
SREN ADSTAF PERENCANAAN DAN ANGGARAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
10
SAHLI KASADSTAF AHLI KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
11
SPRI KASADSTAF PRIBADI KEPALA STAF
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
12
DENMA MABES ADDETASEMEN MARKAS
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN DARAT
13
DISPAMSAN ADDINAS PENGAMANAN DAN PERSANDIAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
14
DISBINTAL ADDINAS PEMBINAAN MENTAL DAN SEJARAH
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
15
DISINFOHLAHTADDINAS INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
16
DISPEN ADDINAS PENERANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
17
DISPENERBADDINAS PENERBANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
18
DISLITBANG ADDINAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
19
DISPSI ADDINAS PSIKOLOGI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
20
DITBEKANG ADDIREKTORAT PEMBEKALAN DAN ANGKUTAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
21
DITAJEN ADDIREKTORAT AJUDAN JENDERAL
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
22
DITHUB ADDIREKTORAT PERHUBUNGAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
23
DITKES ADDIREKTORAT KESEHATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
24
DITKO ADDIREKTORAT KEUANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
25
DITKUM ADDIREKTORAT HUKUM TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
26
DITPAL ADDIREKTORAT PERALATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
27
DITTOP ADDIREKTORAT TOPOGRAFIE TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
28
DITZI ADDIREKTORAT ZENI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
29
MENZI ADRESIMEN ZENI TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN DARAT
30
YON ZIBANGBATALYON ZENI BANGUNAN
31
YON ZIKONBATALYON ZENI KONSTRUKSI
32
YON ZIPURBATALYON ZENI TEMPUR
33
KODIKLATKOMANDO PENDIDIKAN DAN LATIHAN
34
SESKO ADSEKOLAH STAF DAN KOMANDO
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
35
AKMILAKADEMI MILITER
36
PUSBINDIKPUSAT PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN
37
SECAPASEKOLAH CALON PERWIRA
38
SECABASEKOLAH CALON BINTARA
39
SECATASEKOLAH CALON TAMTAMA
40
RINDAMRESIMEN INDUK KOMANDO DAERAH MILITER
41
DODIKDEPO PENDIDIKAN
42
KOSTRADKOMANDO CADANGAN STRATEGIS
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
43
DIVDIVISI
44
KODAMKOMANDO DAERAH MILITER
45
KOREMKOMANDO RESORT MILITER
46
KODIMKOMANDO DISTRIK MILITER
47
KORAMILKOMANDO RAYON MILITER
48
BABINSABINTARA PEMBINA DESA
49
KOPASSUSKOMANDO PASUKAN KHUSUS
50
PUSPOMPUSAT KEPOLISIAN MILITER
51
PUSSENARTPUSAT KESENJATAAN ARTILERI
52
MENARTRESIMEN ARTILERI
53
YON ARMEDBATALYON ARTILERI MEDAN
54
ARMED GSARTILERI GERAK SENDIRI
55
YON ARHANUDRIBATALYON ARTILERI PERTAHANAN UDARA RINGAN
56
YON ARHANUDSEBATALYON PERTAHANAN UDARA SEDANG
57
YON ARHANUDBERBATALYON PERTAHANAN UDARA BERAT
58
DEN RUDALDETASEMEN PELURU KENDALI
59
PUSSENIFPUSAT KESENJATAAN INFANTERI
60
BRIGIFBRIGADE INFANTERI
61
YONIFBATALYON INFANTERI
62
KIKOMPI
63
TONPELETON
64
RUREGU
65
PUSSENKAVPUSAT KESENJATAAN KAVALERI
66
YON KAVSERBATALYON KAVALERI SERBU
67
YON KAVTAIBATALYON KAVALERI INTAI

Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan memiliki Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI saat ini adalah Laksamana TNI Agus Suhartono.
Dalam sejarahnya, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Gabungan ini disebut ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang menggunakan slogan "Catur Dharma Eka Karma" disingkat "CADEK". Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan RUU TNI oleh DPR RI yang selanjutnya ditanda tangani oleh Presiden Megawati pada tanggal 19 Oktober 2004.
Seiring berjalannya era reformasi di Indonesia, TNI mengalami proses reformasi internal yang signifikan. Di antaranya adalah perubahan doktrin "Catur" menjadi "Tri" setelah terpisahnya POLRI dari ABRI. Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI nomor Kep/21/I/2007, pada tanggal 12 Januari 2007, doktrin TNI ditetapkan menjadi "Tri Dharma Eka Karma", disingkat "TRIDEK".